Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan partai peserta Pemilu 2009 tidak perlu mengikuti verifikasi. Putusan MK tersebut menyangkut putusan yang berkaitan dengan partai polituk sebagai badan hukum, sementara itu persyaratan Partai Politik sebagai peserta Pemilu masih akan diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu yang sekarang masih di bahas di DPR.Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jendral...
Tampilkan postingan dengan label UU. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label UU. Tampilkan semua postingan
Selasa, 05 Juli 2011
Tak Perlu Verifikasi Bagi Partai Peserta Pemilu 2009
Proses verifikasi badan hukum bagi partai politik baru calon peserta Pemilu 2014 akan terus berjalan.Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 51 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, hanya akan menghapus proses verifikasi badan hukum bagi partai-partai lama yang telah mengikuti Pemilu 2009 saja.Hal tersebut ditegaskan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum...
Rabu, 01 Juni 2011
PKB Jatim Serahkan Berkas Verifikasi Kepengurusan
Surabaya - DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Timur menyerahkan berkas verifikasi kepengurusan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) setempat sebagai prasyarat keikutsertaan dalam Pemilu 2014. Penyerahan berkas kepengurusan, baik tingkat provinsi (DPW), kabupaten/kota (DPC), maupun kecamatan (DPAC), di lakukan jajaran DPW PKB di kantor Bakesbangpol Jatim di Surabaya, Rabu."Kami menyerahkan berkas ini bertepatan...
Rabu, 06 April 2011
PT Berlaku Nasional, Kiprah Partai Kecil Berakhir
JAKARTA - Ketentuan mengenai perolehan suara nasional sebagai acuan dasar untuk menentukan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dipandang berpotensi untuk mengakhiri kiprah seluruh parpol kecil pasca-Pemilu 2014. Sebab, begitu sebuah parpol tidak mampu mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) secara nasional, maka tidak berhak untuk duduk di seluruh tingkatan parlemen, baik di pusat maupun daerah.Direktur Eksekutif Center...
Partai Belum Sepakati PT
JAKARTA– Syarat ambang batas partai politik masuk parlemen atau parliamentary threshold (PT) Pemilu 2014 yang ditetapkan Badan Legislasi (Baleg) DPR sebesar 3% diperkirakan masih bisa berubah.Sebab, fraksi-fraksi di DPR masih bersikeras mempertahankan usulan masing-masing. Karena itu, besar kemungkinan perdebatan antarfraksi tentang angka PT akan meruncing pada pembahasan RUU perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,...
KPU dari Parpol Langgar UUD 45
JAKARTA - Partai Demokrat menyatakan gagasan masuknya unsur partai politik dalam lembaga penyelenggara pemilu sudah bertentangan dengan UUD 1945.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Saan Mustopa mengatakan, gagasan itu bertentangan dengan Bab VII B, Pasal 22E ayat (5) yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap,dan mandiri. “Itu merupakan salah satu alasan fundamental...
