Cak Imin Siap Wujudkan Lima Perjuangan Politik di Pilpres 2019

Forum Kiai NU se-Jakarta Raya memberikan mandat politik kepada Muhaimin Iskandar sekaligus menitip 5 agenda politik yang harus diwujudkan dalam pilpres 2019. Menjawab mandat tersebut Cak Imin menyatakan siap untuk memperjuangkan dan mewujudkan amanat para kiai.

"Saya siap, ini perjuangan inklusif, untuk bangsa. Kita akan wujudkan persatuan Islam atas dasar kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan. Kita tidak boleh membangun persatuan atas kecurigaan dan kebencian," kata Cak Imin kepada media, Kamis (8/3/2018).

Cak Imin menyampaikan terima kasih yang dalam atas kepercayaan para kiai. Bahkan Cak Imin langsung menindaklanjuti amanat tersebut.

"Atas dasar amanat para kyai tersebut, saya langsung merumuskan 5 perjuangan politik saya melalui PKB. Saya mohon doa segenap kiai dan masyarakat agar dapat segera mewujudkan amanat politik tersebut. Ekonomi umat juga harus segera kita genjot, ini penting agar tidak muncul prustasi dikalangan masyarakat," tegasnya.

Berikut perjuangan politik Cak Imin yang dirumuskan berdasarkan Amanat para kiai yang harus diperjuangkan dan diwujudkan melalui Pilpres 2019:

1. Mewujudkan persatuan Umat Islam di Indonesia dalam prinsip Islam rahmatan lil a'alamin, yang mengedepankan rasa kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan. Yang meyakini bahwa Islam dan Kebangsaan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Meningkatkan kualitas SDM umat dengan mengembangkan mutu dan kuantitas pendidikan Islam, melalui pesantren dan madrasah diniyah dari segala aspeknya. Mendorong pemerintah agar menerapkan kebijakan program dan anggaran yang proporsional, terukur serta berkelanjutan.

3. Memperjuangkan dan mewujudkan perbaikan ekonomi umat dan warga Nahdlatul Ulama yang selama ini masih terpuruk. Agar umat dapat memperoleh akses atas lapangan pekerjaan dan usaha mandiri, melalui berbagai program-program nyata.

4. Menempatkan masjid-masjid dan mushola di DKI Jakarta pada khususnya dan seluruh wilayah nusantara pada umumnya sebagai sarana ibadah dan dakwah yang sejuk, moderat, lepas dari hasrat kecurigaan dan kemarahan. Masjid harus menjadi tempat dimana nilai kemanusiaan dan rasa persahabatan antarwarga dipromosikan, sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah.

5. Pembenahan infrastruktur fisik jangan sampai mengabaikan pembangunan infrastruktur spiritual bangsa. Fisik dan jiwa sama pentingnya. Untuk itu, Pemerintah harus memberikan perhatian dan fasilitasi pada berbagai majelis taklim, forum, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bertujuan membangun karakter dan akhlak manusia Indonesia. PKBNews

Read More

Warga NU Gelar Kirab Revolusi Jihad

Surabaya - Sekitar 300 warga Nahdlatul Ulama yang terdiri dari kalangan pesantren, pengurus NU tingkat pusat hingga daerah, dan beberapa badan otonom NU, Minggu, 20 November 2011, akan menggelar Kirab Resolusi Jihad NU. Perserta kirab melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta. "Kirab memakan waktu enam hari lima malam,” kata Koordinator Kirab, Imam Nahrowi, ketika menggelar keterangan pers Jum’at sore, 18 November 2011.

Kirab dimulai pukul 09.00 WIB dari halaman kantor DPC NU Kota Surabaya di Jalan Bubutan. Di tempat ini para ulama NU merumuskan Resolusi jihad NU yang dicetuskan 25 Oktober 1945. Rsolusi tersebut menjadi pelecut semangat perjuangan memerangi Belanda yang membonceng Inggris untuk menyerang Surabaya.

Peserta kirab akan membawa tiga bendera, yaitu bendera merah putih, bendera NU, serta bendera mu'tabarah an-nahdliyah (thoriqoh yang dianut warga NU). Ketiga bendera itu menjadi benda sakral karena melewati proses penyucian.

Sembilan orang penghafal Al-Qur’an membawa ketiga bendera itu untuk didoakan di seluruh makam Wali Songo, yakni dari Sunan Gunung Jati, Sunan Kali Jaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Drajat, Sunan Bonang, dan Sunan Ampel.

Di seluruh makam itu, sembilan hafid (penghafal al-quran) membacakan doa-doa khusus sehingga tiga bendera benar-benar sakral dan suci. Tiga bendera itu juga didoakan secara khusus di makam Kiai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di komplek Pesantren Tebu Ireng, Jombang.

Proses pembacaan doa khusus bagi tiga bendera tersebut telah dimulai Kamis, 10 November 2011, dan hari ini sembilan penghafal quran sudah berada di Makam Gus Dur untuk terus berdoa hingga Minggu, 20 Novembre 2011. "Dari Jombang tiga bendera itu akan diambil oleh Ketua PBNU Kiai Said Aqil Siroj, Pak Muhaimin, serta beberapa kiai sepuh," ujar Imam Nahrowi. Dari Jombang, tiga bendera di bawa ke Surabaya untuk kemudian dikirab menuju ke Jakarta.

Jalannya kirab akan dilakukan estafet. Dimulai oleh pengurus NU Surabaya yang akan membawanya hingga ke kantor PCNU Gresik. Kemudian pengurus NU Gresik membawanya ke Lamongan, dilanjutkan ke Tuban, kemudian masuk Jawa Tengah hingga akhirnya finis di Tugu Monas. Di Monas akan digelar istiqosah dan diakhiri dengan membawa tiga bendera itu ke Kantor PBNU.

Semula, kirab dirancang dilakukan dengan jalan kaki. Kerena kondisi yang tidak memungkinkan, kirab akan digelar dengan menggunakan mobil. Namun sesekali peserta akan jalan kaki sekitar satu kilometer menjelang perbatasan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Imam Nahrowi menegaskan, kirab dilakukan sebagai bentuk sosialisasi dan internalisasi semangat Resolusi Jihad kepada seluruh elemen bangsa. "Peristiwa resolusi jihad cenderung dilupakan, ini momentum untuk kembali mengingatkan arti pentingnya resolusi jihad," paparnya.

Adapun doa yang dipanjatkan sembilan penghafal Al Qur’an di sembilan makam Wali Songo serta makam Gus Dur, dimaksudkan juga untuk mendoakan bangsa Indonesia segera menuju bangsa yang makmur, adil dan beradab.

FATKHURROHMAN TAUFIQ

Sumber: TEMPO Interaktif | Jum'at, 18 November 2011

Read More

Meriahkan Harlah ke – 13 PKB, DPC PKB Tulungangung Gelar Khataman Al – Qur’an, Talk Show dan Donor Darah

Tulungagung - DPC PKB Kabupaten Tulungagung peringati Hari Lahir (Harlah) Ke -13 PKB di gedung Graha Kebangkitan Bangsa, Jalan Letjen Suprapto 112 Tulungagung,. Dalam acara peringatan harlah tersebut digelar beberapa kegiatan atara lain Khataman Al-Qur’an, Tasyakuran, Talk Show serta donor darah.

Acara khataman Al-Qur’an yang dilaksanakan pada Senin, (25/7/11) pagi, menghadirkan sejumlah Hafidz (penghafal Al-Qur’an) dari Kecamatan Ngunut. Selain itu, rangkaian kegiatan Harlah ke - 13 PKB dilanjutkan dengan Tasyakuran Harlah dengan acara utama pemotongan tumpeng, Pidato Harlah dan Tausiah Politik.

Acara yang dihadiri oleh Sekretaris DPW PKB Jawa Timur H Koirudin Abbas MSi, Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Muhaimin Hadi dan Ketua Dewan Syuro DPC PKB Tulungagung KH Muhsin Ghozali. Hadir pula seluruh pengurus DPAC PKB se-Tulungagung dan anggota Koperasi Wanita Bangkit.

Dalam pidato politiknya, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, H Koirudin Abas MSi mengatakan Harlah Ke-13 pada tahun ini memiliki makna yang sangat dalam, selain itu, angka 13 yang juga pernah melekat pada nomor urut PKB pada Pemilu yang lalu. Dalam usianya yang ke-13 ini, H Koirudin berharap PKB tetap berada pada jalur yang tepat dalam perjuangan menegakkan yang benar.

“PKB selalu berusaha menjaga hubungan yang baik dan harmonis dengan NU dan warga Nahdliyin. Sebab, dalam sejarahnya, kehadiran PKB dalam panggung perpolitikan nasional tidak terlepas dari NU dan warga Nahdliyin,” kata Koirudin

Dalam acara yang berbeda dan masih dalam rangkaian acara Harlah ke-13 PKB yang digelar di tempat yang sama, Koirudin juga tampil sebagai pembicara dalam acara Talk Show yang mengangkat tema “Pemuda dan Politik Kebangsaan” mendampingi Ketua KPU Kabupaten Tulungagung, Suyitno Arman S.Sos.

Aacara Talk Show tersebut dihadiri oleh para aktifis, baik dari LSM, Ormas, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa dan kalangan akademisi. Acara yang berlangsung dengan meriah ini pada akhirnya memunculkan banyak gagasan dan masukan, diantaranya tentang usaha dalam membangun PKB agar ke depan dapat menjadi partai yang lebih besar dari yang ada serta memberi kesempatan lebih banyak kepada generasi muda dalam panggung politik, selain itu juga terdapat masukan tentang bagaimana menata kaderisasi dan membangun kekuatan untuk menangkal adanya ideologi radikal yang terus menghantui masyarakat.

Rangkaian harlah yang ditutup dengan kegiatan donor darah yang dilaksanakan pada Selasa (26/7/2011) Siang, juga juga berlangsung semarak. Puluhan warga berdatangan langsung ke Graha Kebangkitan Bangsa guna mendonorkan darahnya.

Dala kesempatan itu, Sekretaris DPW PKB Jatim Koirudin Abbas pun menjadi peserta pertama donor darah, yang kemudian diikuti oleh Ketua DPC PKB Tulungagung Adib Makarim, anggota Fraksi PKB DPRD Tulungagung serta warga yang secara sukarela menyumbangkan darahnya untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. (mil/lie berbagai sumber) sumber: PKB Online

Read More

NU, PKB, dan Nilai-Nilai Kebangsaan

Tak dapat dimungkiri, sejarah telah mencatat bahwa roh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah warga nahdliyin dan deklarator PKB tidak lain adalah para kiai NU yang dideklarasikan di Jakarta pada 23 Juli 1998.


Pahatan sejarah ini bisa ditarik dalam suatu garis lurus bahwa secara hubungan timbal balik antara NU dan PKB, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan begitu saja satu dengan yang lainnya.

Kelahiran PKB atas inisiatif warga nahdliyin demi tersalurkannya aspirasi warga nahdliyin, yang selama era Orba mengalami represi politik yang membuat warga NU tiarap tanpa mampu meluapkan ekspresinya secara maksimal.

Kesamaan Visi

NU lahir didorong oleh semangat kebangsaan yang tinggi, untuk mempertahankan Islam yang ramah dan mampu bersinergi pada nilai budaya setempat.Tandasnya, gerakan perjuangan yang dilakukan NU adalah menampilkan Islam rahmatan lil alamin.

Sementara itu, PKB lahir sebagai partai inklusif kebangsaan yang bersendikan dan menjunjung tinggi atas nilai-nilai dan ajaran NU dengan karakteristik yang nasionalis. PKB menyadari arti pentingnya keberagaman serta mengako-modasi kepentingan semua pihak, tanpa harus membeda-bedakan suku,ras,agama.

Dari sinilah, PKB meyakini sepenuhnya bahwa keindonesiaan yang mengacu pada landasan Pancasila, dengan penjiwaan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah),dan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah) merupakan jalan terbaik.

Pelaksanaannya dengan senantiasa mengedepankan semangat akomodatif, kooperatif, dan integratif, tanpa saling mempertentangkan antara satu dan yang lainnya. Sikap politik PKB tersebut tampak sekali sejalan dengan sikap NU yang menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam Muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984.

Seperti halnya pula,ungkapan yang kerap dilontarkan para petinggi NU bahwa NU haruslah tetap menjadi ormas garda depan yang mengukuhkan nilai-nilai kebangsaan dan kerakyatan. Khitah NU 1926 yang ditetapkan kembali pada Muktamar NU pada 1984 di Situbondo haruslah dipahami secara berimbang.

Pada dasarnya,khitah NU tidaklah membatasi gerak warga NU untuk berpolitik. Meminjam istilah Andree Feillard dalam NU Vis-a-Vis Negara (1999),“NU mungkin bukan sebuah gerakan politik, tetapi ia tetap akan menjadi suatu kekuatan politik. Dengan demikian, ia tidak bisa menjauh dari arena politik.”

Politik kebangsaan dan kerakyatan NU juga telah dipertegas dalam Muktamar NU tahun 1989 di Krapyak, Yogyakarta. Gerakan politik kebangsaan NU tersebut merupakan aset yang berharga untuk dijadikan instrumen NU dalam mencapai cita-cita masyarakat madani, serta bagaimana strategi gerakan NU yang jitu dalam menjawab berbagai tantangan masyarakat yang menghalangi dan menghambat,atau bahkan mematikan potensi sumber daya NU.

Dari sinilah, tidaklah penting untuk mempertentangkan antara NU dan PKB. Pada kenyataannya, keduanya memiliki semangat perjuangan yang sama.Bila terus-menerus mempertentangkan antara NU dan PKB maka akan justru menyertakan suatu penundaan untuk berbuat kebajikan bagi semua pihak, baik dalam tataran dakwah Islam ahlus sunnah wal jama’ah maupun pembelajaran politik.

Berpacu dengan Waktu

Sejauh ini, kita terus-menerus berproses dalam kebangsaan untuk menjadi bangsa yang berdaulat, yaitu menjadi bangsa yang memiliki identitas jati diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wajah dan coraknya tentunya telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan.

Nilai-nilai kebangsaan telah mengalami pasang-surut seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Cita-cita Indonesia merdeka, yang kemudian diulangi melalui beberapa perubahan besar dan kecil, yang pada dasarnya merupakan pengulangan komitmen bangsa ini untuk hadir sebagai bangsa yang modern dengan penghormatan yang penuh terhadap segi kemanusiaan warganya.

Karena itu, sungguh diperlukan reformulasi nilai-nilai kebangsaan dan kebersamaan sebagai bangsa, sebuah rumusan bersama untuk menentukan nilainilai yang patut dianut bersama sebagai keluarga bangsa.

Tak ada tempat lagi untuk menjadi hipokrit, menjadi bangsa yang kerdil dan menolak kemajuan- kemajuan dengan mengusung nilai-nilai yang sudah tidak relevan, seperti eksklusivisme, mengetengahkan kekerasan dan menolak kemajemukan, serta kemajuan yang hanya semakin menunjukkan kekerdilan di mata dunia.

Bangsa tidak dapat terwujud atau terbentuk dengan sendirinya. Bangsa harus dibangun atau dibentuk para pendiri dan pemimpin bangsa. Bangsa Indonesia dirintis pembentukannya melalui pembangkitan nilai-nilai kebangsaan yang ditanamkan, seperti oleh Wahidin Sudirohusodo, Cipto Mangunkusumo, Sutomo.

Akhirnya,tak pelak NU dan PKB merupakan sebuah keniscayaan politik yang harus tumbuh dan berkembang apa pun rintangannya untuk diper-sembahkan bagi bangsa Indonesia yang majemuk ini. Relasi NU dan PKB adalah historis, kultural, dan institusional.

Dalam tafsir praksisnya, khitah NU sesungguhnya “berakhir” ketika NU melahirkan PKB.Meskipun warga NU ada di manamana, berkiprah di semua parpol, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa NU telah melahirkan PKB. Dengan sendirinya,ada pergeseran khitah secara orientasi dan tuntutan.

Orientasi pada penguatan nilai-nilai kebangsaan yang saat ini tengah mengalami penurunan kualitas merupakan rujukan utama dalam menata dan mempersiapkan langkah-langkah nyata bagi semua komponen bangsa, tak terkecuali NU.

Globalisasi dan modernisasi yang membuat banyak perubahan sikap dan mental masyarakat merupakan tuntutan bagi segenap anak bangsa untuk melakukan upaya transformasi secara masif, dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang bisa menjadi sumber ketahanan karakter bangsa.

Transformasi masif ini bisa dilakukan secara efektif dan terfokus melalui penguatan ormas keagamaan seperti NU dan partai berbasis kebangsaan dan keagamaan yang inklusif.

Oleh: MARWAN JA’FAR, Ketua Fraksi PKB DPR RI

sumber: PKB Online

Read More

Politik Dalam Panduan Aswaja

Sistem pemerintahan yang mendekati kriteria aswaja adalah sistem demokrasi, yaitu pemerintahan yang bertumpu kepada kedaulatan rakyat

Aswaja meliputi semua aspek kehidupan manusia dan memiliki sifat yang fleksibel dan moderat. Sikap inilah yang mampu membawa aswaja bisa diterima dalam setiap kurun waktu. Sejak awal, aswaja telah mengusung konsep Islam yang mengedepankan nilai kedamaian, harmoni, dan humanis. Konsep ini bisa menunjukkan sikap moderat dan toleran ketika berhadapan dengan arus peradaban umat manusia yang berbeda aliran, paham, bahkan agama sekalipun. Begitulah aswaja hadir dalam pergumulan multi dimensi peradaban manusia.

Saat ini, pembicaraan tentang wacana politik tampaknya mulai mengalami penurunan selera, walaupun realitas praktis perpolitikan di Indonesia masih tetap mewarnai negara. Muncul asumsi negatif tentang kontestasi politik di Indonesia yang telah mengendap dan terpatri dalam memori masyarakat. Ada anggapan bahwa politik adalah sesuatu yang kotor, yang hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan, intrik-mengintrik, dan menghalalkan segala cara.

Dalam hal ini, patutlah kita menoleh pada weltanschaung aswaja dalam memandang politik. Hal ini penting bukan sekadar sebagai wacana, melainkan bisa menjadi ”panduan” dalam perilaku politik yang secara ideal sering dikatakan sebagai politik yang beradab.

Prinsip umum ajaran sosial politik Aswaja adalah sikap tawassuth, tawazun, taíadul, tasamuh, dan al-qiyam bi al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah. Dengan prinsip ini, politik aswaja selalu mengambil sikap akomodatif, toleran, dan menghindari sikap ekstrem ketika berhadapan dengan spektrum sosial politik manapun. Prinsip-prinsip yang senantiasa dijaga keberadaannya dari generasi ke generasi. Inilah sisi moderat yang terus dikembangkan dan diperjuangkan dalam politik aswaja. Tak heran, moderatisme ini menjadi angin segar bagi kalangan NU untuk terus berpikir lebih progresif dalam berbagai bidang.

Deskripsi tersebut merupakan manifestasi dari prinsip tasamuh dan tawazun dari aswaja sebagai manhaj al-fikr. Pengejawantahan dari prinsip ini akan meliputi berbagai aspek kehidupan, baik itu perilaku individu yang bersifat sosial maupun dalam konteks privat sekalipun. Ini penting karena seringkali setiap tindakan atau sikap yang diambil dalam berinteraksi di dunia disisipi oleh kepentingan pragmatis sesaat dan selalu bertendensi pada keberpihakan yang tidak seharusnya.

Kedaulatan Rakyat

Prinsip tawassuth, yang berarti moderat, tidak ekstrem liberalis kiri atau fundamentalis kanan, misalnya, tercermin dalam sebuah konsep negara. Aswaja memang tidak memiliki konsep bentuk negara yang baku. Bagi aswaja, negara boleh berdiri atas dasar teokrasi, aristokrasi, demokrasi atau lainnya, asal mampu memenuhi kriteria yang harus dipenuhi sebuah negara.

Persyaratannya meliputi sejumlah aspek, seperti syura (musyawarah), al-’adl (keadilan), al-musawah (kesetaraan derajat), dan al-hurriyyah (kebebasan). Prinsip syura artinya negara harus mengedepankan jalan musyawarah dalam mengambil segala keputusan, kebijakan, atau peraturan. Al-’adl maksudnya negara wajib memberi rasa keadilan kepada masyarakat, tanpa terkecuali. Sementara, prinsip al-musawah dapat diartikan sebagai kesamaan status semua warga di hadapan negara, hukum, ataupun dalam memperoleh hak-haknya.

Sedangkan prinsip al-hurriyyah yang berarti negara wajib menciptakan dan menjaga kebebasan bagi warganya, dirumuskan dalam konsep al-ushulul khamsah (5 prinsip asasi manusia). Kelimanya mencakup hifdzhu an-nafs (menjaga jiwa), hifdzhu ad-din (menjaga agama), hifdzhu al-mal (menjaga harta benda), hifdzhu an-nasl (menjaga identitas asal-usul atau keturunan), dan hifdzhu al-’irdh (jaminan terhadap harga diri dan kehormatan). Bila kelima syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah otoritas pemimpin sebuah negara.

Karena itu, konsep berdirinya negara (imamah) dalam aswaja tidaklah termasuk salah satu pilar (rukun) keimanan sebagaiman yang diyakini oleh Syiah. Hal ini berbeda dari Khawarij yang membolehkan komunitas umat Islam tanpa adanya seorang imam apabila umat itu sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Dari beberapa syarat tersebut tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa sesungguhnya sistem pemerintahan yang mendekati kriteria aswaja adalah sistem demokrasi, sistem pemerintahan yang bertumpu kepada kedaulatan rakyat. Jadi, kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan rakyat sebagai amanat dari Allah.

Oleh : Marwan Ja'far, Ketua FPKB DPR RI

sumber: PKB Online

Read More