Bakti Sosial di Harlah PKB ke-13 dan Harlah Garda Bangsa ke-12

Jakarta - DKN Garda Bangsa dan PKB hari ini Minggu, (3/7/11) mengadakan Bakti sosial berupa pengobatan dan pembagian sembako gratis dalam rangka rangkaian Harlah Garda Bangsa ke-12 dan Harlah PKB ke-13. Acara pengobatan gratis ini diadakan di Kantor DPP PKB jl. Raden Saleh No.9 Jakarta Pusat.

Acara ini dihadiri oleh Andi Muawiyah Ramly (Wakil Sekretaris Dewan Syuro), Hanif Dhakiri (Ketua Umum DKNGarda Bangsa), Abdul Malik Haramain (Sekjend DKN Garda Bangsa) , jajaran pengurus DPP PKB dan DKN Garda Bangsa,tim medis dan warga masyarakat.

Hanif Dhkiri mengatakan, PKB sebagai partai politik memiliki 3 isu pokok penting dan memberikan fokus untuk kesejahteraan masyarakat, yakni soal kesehatan, pendidikan dan pendapatan keluarga.

“Pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu juga terus meningkat seiring dengan naiknya pendapatan itu kita mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa membuat harga-harga pokok kebutuhan itu tetap stabil atau tidak naik terus,” katanya.

Hanif melanjutkan, soal kesehatan PKB terus mendorong agar kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan penanganan kesehatan masyarakat itu bisa dilakukan lebih baik. Salah satu isu yang sedang dibahas di DPR adalah RUU Badan Perencana Jaminan Sosial (BPJS).

“inti dari RUU BPJS adalah bagaimana negara bisa mengurus lebih serius mengenai jaminan sosial masyarakat, jaminan sosial ini bisa mencakup jaminan sosial kesehatan, hari tua, pensiun dan segala macam,” ujar anggota DPR RI Fraksi PKB ini.

Lebih lanjut, hanif mengatakan, dari segi pendidikan PKB terus mendorong pemerintah agar pendidikan dasar gratis bisa segera direalisasikan.

“maskipun alokasi anggarannya sudah cukup besar tapi sampai hari ini kita masih terus menerima keluhan dari masyarakat bahwa anggaran pendidikan kita ini masih mahal, biaya pendidikan masih mahal, masih harus beli buku, masih harus ditarik uang ini itu segala macam dan ini tentu akan menjadi masyakrakt relatif terbatas akses nya untukdapat pendidikan yang baik,” katanya.

Hanif memaparkan, soal ujian nasional PKB termasuk yang mengambil posisi agar ujian nasional itu tidak dijadikan sebagai satu-satunya syarat kelulusan.

“karena perkembangan murid itu yang paling tahu adalah guru sekolahnya dan sekolahnya itu sendiri, nah kalo yang memberikan penilaiannya misalnya dipercetakan negara tapi yang menilai adalah pemerintah yang berada di Diknas sana mereka belum tentu mengerti perkembangan anak itu apalagi kalo anak sekolahnya di ujung di papua sana terus yang menilai di Jakarta, nah tentu banyak kejadian ketika disekolah selalu menerima peringkat pertama tetapi giliran UN tidak lulus, belum lagi kecurangan yang terjadi akhir-akhir ini,” paparnya.

PKB terus mendorong agar UN ini agar dijadikan sekedar alat untuk memetakan kebutuhan sekolah bukan dijadikan sebagai alat untuk menentukannya lulus atau tidaknya siswa.

“Karena sekolah itu ada aspek tingkah lakunya, aspek moralitasnya, aspek sikapnya, aspek keterampilannya dan ada aspek pengetahuannya. Sementara itu di UN ini yang diujikan hanyalah yang pengetahuannya ini menjadi masalah,” ujarnya.

Dari beberapa isu tersebut PKB sebagai partai politik yang dilahirkan oleh organisasi muslim terbesar di dunia yiatu Nahdlatul Ulama, PKB akan memberikan perhatian penuh kepada komunitas dan anggota-anggota dari NU, dan NU ini kebanyak tinggal di daerah perkotaan daerah pinggiran juga dan pada umumnya di pedesaan, semuanya menjadi perhatian PKB. (mil) (sumber: dpp-pkb.or.id