"Sudah dapat dipastikan bahwa itu fitnah, dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan itu jelas itu bukan kader PKB," tegas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Senin (26/10/2015).
Menurut Marwan, dari pertama program ini digulirkan kementeriannya, ia sudah mewanti-wanti agar proses rekrutmen pendamping desa dilakukan secara profesional. Bahkan, proses rekrutmen harus dilakukan secara terbuka agar bisa diawasi semua pihak.
"Untuk kesekian kalinya, saya mohon dan mengajak semua elemen masyarakat ikut mengawasi proses seleksi dan laporkan jika terjadi kejanggalan. Intinya proses ini harus transparan. Bahkan kita berinisiatif melakukan rekruitmen secara online agar bisa dikontrol semua pihak," katanya.
Kata Marwan, ia sudah menelusuri kasus tersebut. Hasilnya, kata dia, modus seperti itu dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum itu mengadakan pelatihan pendamping desa atas nama Kementerian Desa. Peserta disuruh bayar dan membuat surat pernyataan gajinya mau dipotong untuk PKB.
"Saya akan mengambil tindakan tegas jika memang ada pelanggaran seperti yang diberitakan di beberapa media online. Selama ada bukti kuat, kita siap menindak," katanya.
Sumber: pkb.or.id | Senin 26 Oktober 2015
