Pemerintah Dinilai tak Serius Tangani Kemiskinan

JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding menilai, koordinasi antarkementerian lemah, tidak terarah dan tidak terpadu dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan.

"Program ini kan ada di semua Kementerian. Ada 19 Kementerian yang menangani program pengentasan kemiskinan. Tapi, itu kan ngga jelas," ujar, Abdul Kadir Karding, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, usai paripurna di DPR RI, Kamis (21/7).

Karding mendesak seluruh kementerian harus bisa mensinergiskan program dan kinerja mereka dalam mengentaskan kemiskinan itu. "Nah, ini yang mesti disinergiskan dan disatuatapkan," ungkap Karding.

Menurut dia, jumlah fakir miskin saat ini sudah luar biasa besarnya, dan selama ini tidak tertangani secara baik ole pemerintah. Ini kata dia, karena masing-masing kementerian bergerak sendiri-sendiri.

Karding juga melihat kecenderugan paradigma yang terjadi d Indonesia, dimana masih banyak orang yang inginnya diberikan bantuan saja. "Tapi, keinginan untuk diberdayakan tidak ada," ungkapnya.

Maka dari itu, lanjut Karding, Undang-undang Penanganan Fakir Miskin yang disahkan Kamis (21/7), fokus pada pengentasan fakir miskin. "UU fakir miskin ini mengubah paradigma orang dari charity menjadi pemberdayaan. Jadi jelas di sana dikatakan program untuk penangangan fakir miskin lebih terarah, terencana dalam memberdayakan dan memandirikan," tuntasnya. (boy/jpnn) sumber: jpnn